Pemberdayaan Kelompok Marginal Melalui PNPM Peduli
Senin, 11 April 2011
Pemerintah, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Menkokesra) bekerja sama dengan Bank Dunia meluncurkan program baru bertajuk PNPM Peduli di Galeri Nasional Indonesia, 23 Maret 2011.
Program ini dirancang sebagai jawaban atas kritik berbagai pihak mengenai PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang dianggap belum mampu menjangkau kelompok-kelompok paling rentan di Indonesia seperti kelompok adat yang terisolasi, korban kekerasan, korban konflik, penderita AIDs, anak jalanan dan lain-lain.
Launching program yang digelar di Galeri Nasional pada 23 maret 2011 ini dihadiri oleh Menkokesra Agung Laksono, pejabat Bank Dunia dan perwakilan lembaga donor. Selain itu, para calon pemanfaat yang berasal dari berbagai daerah termasuk tetua Adat dari Jambi, Kalimantan dan NTB juga diundang untuk berdialog.
“PNPM Peduli dibangun untuk mengembangkan karakter dan capacity building terhadap masyarakat, melindungi hak-hak setiap warga Negara dan mengimplementasikan Justice for the poor kepada mereka yang selama ini termarginalkan” ungkap Menkokesra dalam sambutannya.
Kemitraan menjadi salah satu EO (Executing Organization) yang akan melaksanakan program pada 13 provinsi dan 27 kabupaten. Direktur Executive Kemitraan, Wicaksono Sarosa menyampaikan bahwa program ini sejatinya memang bertujuan untuk mendukung upaya CSO/LSM Lokal yang selama ini telah bekerja memberdayakan kelompok marginal di wilayah masing-masing. Dalam upaya tersebut, Kemitraan akan bekerja sama dengan dua CSO di tingkat nasional yakni Muhammadiyah dan YSIK dan CSO/LSM di tingkat lokal seperti SSS Pundi (Jambi), YPPN (Kalbar), YLBH PIK (Pontianak), KBCF (Samarinda), SCF (Makassar), Samanta (Lombok), Kamuki (Manokwari), YHI (Jayapura), P3W-GKI (Jayapura-Sorong) dan YDH (Wamena).
Wicaksono menyadari bahwa untuk menjangkau kelompok miskin yang paling marginal bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, selain pendataan menggunakan sumber-sumber yang ada, akan dilaksanakan Participatory Poverty Assessment di lokasi proyek. Dengan alat ini, identifikasi terhadap kelompok marginal akan lebih tepat dan akurat. Beliau berharap program pengentasan kemiskinan betul-betul dapat mencapai sasaran dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan kelompok rentan di Indonesia . --Dari Kemitraan--
Senin, 11 April 2011
Pemerintah, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Menkokesra) bekerja sama dengan Bank Dunia meluncurkan program baru bertajuk PNPM Peduli di Galeri Nasional Indonesia, 23 Maret 2011.
Program ini dirancang sebagai jawaban atas kritik berbagai pihak mengenai PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang dianggap belum mampu menjangkau kelompok-kelompok paling rentan di Indonesia seperti kelompok adat yang terisolasi, korban kekerasan, korban konflik, penderita AIDs, anak jalanan dan lain-lain.
Launching program yang digelar di Galeri Nasional pada 23 maret 2011 ini dihadiri oleh Menkokesra Agung Laksono, pejabat Bank Dunia dan perwakilan lembaga donor. Selain itu, para calon pemanfaat yang berasal dari berbagai daerah termasuk tetua Adat dari Jambi, Kalimantan dan NTB juga diundang untuk berdialog.“PNPM Peduli dibangun untuk mengembangkan karakter dan capacity building terhadap masyarakat, melindungi hak-hak setiap warga Negara dan mengimplementasikan Justice for the poor kepada mereka yang selama ini termarginalkan” ungkap Menkokesra dalam sambutannya.
Kemitraan menjadi salah satu EO (Executing Organization) yang akan melaksanakan program pada 13 provinsi dan 27 kabupaten. Direktur Executive Kemitraan, Wicaksono Sarosa menyampaikan bahwa program ini sejatinya memang bertujuan untuk mendukung upaya CSO/LSM Lokal yang selama ini telah bekerja memberdayakan kelompok marginal di wilayah masing-masing. Dalam upaya tersebut, Kemitraan akan bekerja sama dengan dua CSO di tingkat nasional yakni Muhammadiyah dan YSIK dan CSO/LSM di tingkat lokal seperti SSS Pundi (Jambi), YPPN (Kalbar), YLBH PIK (Pontianak), KBCF (Samarinda), SCF (Makassar), Samanta (Lombok), Kamuki (Manokwari), YHI (Jayapura), P3W-GKI (Jayapura-Sorong) dan YDH (Wamena).
Wicaksono menyadari bahwa untuk menjangkau kelompok miskin yang paling marginal bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, selain pendataan menggunakan sumber-sumber yang ada, akan dilaksanakan Participatory Poverty Assessment di lokasi proyek. Dengan alat ini, identifikasi terhadap kelompok marginal akan lebih tepat dan akurat. Beliau berharap program pengentasan kemiskinan betul-betul dapat mencapai sasaran dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan kelompok rentan di Indonesia . --Dari Kemitraan--
Mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dengan pola Pemberdayaan Masyarakat.