Konsep Dasar Fasilitasi Masyarakat

Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tugas merupakan proses. Fasilitasi berasal dari kata latin “Fasilis” yang artinya “mempermudah”.  Ada beberapa definisi yang tercantum di dalam kamus diantaranya : “Membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya menjadi mudah, mengurangi pekerjaan, membantu”.  Sehingga bila diadaptasi dalam proses pemberdayaan, fasilitasi mengandung pengertian membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya.  Pengertian ini yang dirasa tepat untuk menggambarkan pemahaman fasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat.

Pola pendukungan dan bantuan dalam konteks pemberdayaan masyarakat dikenal dengan istilah “pendampingan”. Secara harfiah pengertian ini merujuk pada upaya memberikan kemudahan, kepada siapa saja untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Biasanya tindakan ini diikuti dengan pengadaan personil, tenaga pendamping, relawan atau pihak lain yang berperan memberikan penerangan, bimbingan, terapi psikologis, dan penyadaran agar masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu dan sadar untuk berubah.

Dalam situasi kritis, peran pendampingan tidak hanya memberikan kemudahan terhadap berbagai akses bantuan saja tetapi secara proaktif melakukan intervensi langsung kepada masyarakat. Di sisi inilah fasilitator mencoba mengambil peran sebagai perantara atau katarsis untuk mempercepat proses belajar dan peningkatan kesejahteraan.

Dalam konteks pembangunan masyarakat (civil society) kegiatan fasilitasi dilakukan oleh tenaga khusua yang bertugas ; Pertama, membina kelompok masyarakat yang terkena krisis sehingga menjadi suatu kebersamaan tujuan dan kegiatan yang berorientasi pada upaya perbaikan kehidupan; Kedua, sebagai pemandu atau fasilitator, penghubung dan penggerak (dinamisator) dalam pembentukan kelompok masyarakat dan pembimbing pengembangan kegiatan kelompok. Dalam upaya mewujudkan otonomi dan kemandirian masyarakat perlu bimbingan atau pendampingan. Fasilitator biasanya identik dengan tugas pendampingan tersebut.

FASILITASI DAN PENDAMPINGAN

Fasilitasi seringkali digunakan secara bersamaan dengan pendampingan yang merujuk pada bentuk dukungan tenaga dan metodologi dalam berbagai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Fasilitasi menjadi inti dari kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga khusus untuk membantu masyarkat dalam berbagai sektor pembangunan. Kegiatan pendampingan dilakukan dalam upaya mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat. Kegiatan pendampingan menjadi salah satu bagian dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dalam pendampingan dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan untuk mentransfer pengetahuan. Sikap dan perilaku tertentu kepada masyarakat. Disamping itu, perlu dukungan dan sarana pengembangan diri dalam bentuk latihan bagi para pendamping.

Di Indonesia, kegiatan pendampingan dilakukan melalui :

a.    Pendampingan lokal yang terdiri dari tokoh masyarakat, kader PKK, aparat desa, pemuda, Kader Pembangunan Desa (KPD) dan pihak lain yang peduli terhadap masalah kemiskinan, seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

b.    Pendamping teknis yang dipilih dari tenaga penyuluh departemen teknis, diantaranya; Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian (Penyuluhan Pertanian Lapangan atau PPL), dan penyuluhan pertanian spesialis atau PPS, Departemen Sosial, Petugas Sosial Kecamatan atau PSK dan Karang Taruna, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan atau SP3) dan lainnya.

c.    Pendamping khusus disediakan bagi masyarakat miskin di desa tertinggal dengan pembinaan khusus. Pendamping ini diprogramkan malalui program khusus seperti; Konsultan Pendamping untuk Proyek P3DT Swakelola dengan koordinasi Bappenas, Bangda, dan PMD. Penanganan masalah pengungsi, seperti pengadaan tenaga lapangan atau relawan untuk penanganan konflik, bimbingan khusus pengungsi.

PRINSIP-PRINSIP FASILITASI

(a)  Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dipahami sebagai upaya membangun ikatan atau hubungan yang menekankan pada tiga aspek ;

Pertama, partisipasi diarahkan pada fungsi. Kemandirian, termasuk sumber-sumber, tenaga serta manajemen lokal. Kedua, penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan; terlihat dari adanya pembentukan organisasi lokal termasuk di dalamnya lembaga adat yang bertanggungjawab atas masalah sosial kemasyarakatan. Ketiga, keyakinan umum mengenai situasi dan arah perubahan sosial serta masalah-masalah yang ditimbulkannya. Aspek khusus dalam perubahan sosial yang menjadi pemikiran pokok berbagai program pembangunan masyarakat, yaitu adanya ketimpangan baik di dalam maupun di antara komunitas tersebut.

Melalui strategi “pengembangan masyarakat” diharapkan pemberdayaan masyarakat adat dapat berlangsung secara dinamis sesuai dengan kondisi sosio budaya, politik dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan serta hubungan dengan komunitas lainnya. Pendampingan sosial tidak saja berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar. Pengembangan sumber daya manusia, atau penguatan kelembagaan tetapi juga berkaitan dengan pengembangan kapasitas masyarakat untuk melepaskan diri dari belenggu perbedaan rasial,  ketidakseimbangan kelas dan gender, serta menghapuskan penindasan mayoritas.

(b)  Berbasis Nilai dan Moral

Pendampingan tidak hanya dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang bersifat material seperti penyediaan lapangan kerja, pemenuhan pangan, pendapatan, infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya. Pendamping harus dipandang sebagai upaya meningkatkan kapasitas intelektual, keterampilan dan “sikap” atau nilai yang dijunjung tinggi. Pendampingan dilakukan melalui pendekatan “manusiawi” dan beradab untuk mencapai tujuan pembangunan. Artinya, dapat saja sekelompok orang telah terbangun dalam arti berada pada standar hidup layak, tetapi dengan cara-cara yang “tak pantas” dilihat dari perspektif peningkatan kapasitas masyarakat. Jadi jelas bahwa pemberdayaan merupakan cara-cara yang beradab dalam membangun masyarakat.

(c)  Penguatan Jejaring Sosial

Dalam konteks pendampingan sosial, aspirasi dan partisipasi masyarakat dapat diperkuat melalui interaksi dan komunikasi saling menguntungkan dalam bentuk jejaring (nerworking). Peningkatan kapasitas suatu kelompok sulit berhasil jika tidak melibatkan komunitas lain yang memiliki kepentingan dan hubungan yang sama. Pengembangan jejaring perlu dilandasi pada pemahaman terhadap sistem relasi antar pelaku berbasis komunitas dan lokalitas dengan asumsi bahwa pelaku memiliki pemahaman yang sama tentang pengembangan jejaring. Dengan kata lain, perlu dibangun pemahaman bersama antarpelaku seperti LSM, Perguruaan Tinggi, Ormas, Bank, Lembaga Sosial, Pemerintah dan Lembaga Internasional untuk membangun jejaring sosial.

Proses jejaring membutuhkan implementasi prinsip-prinsip kesetaraan, bersifat informal, partisipatif, komitmen yang kuat, sinergisitas dan upaya membangun kekuatan untuk membantu masyarakat memecahkan permasalahan dan menemukan solusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

Kegiatan usaha produktif berbasis komunitas dan lokalitas diharapkan dapat melibatkan pelaku atau lembaga lain, seperti organisasi pemerintah. Keberhasilan jejaring sebagai media untuk perumusan kebijakan menjadi sangat penting tetapi ini semua tergantung kepada komitmen semua pelaku dalam jejaring tersebut.

Peranan pemerintah lokal lebih bersifat sebagai fasilitator bukan hanya sebagai donatur. Pemerintah lokal perlu mengalokasikan dana untuk masyarakat lapisan bawah atau pengusaha kecil di kawasan ini. Dalam hal ini penguatan kelembagaan merupakan hal penting dalam pemberdayaan masyarakat.

(d)  Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran dan fungsi pemerintah dalam konsep pendampingan sosial berubah tidak sekedar sebagai institusi pelayanan masyarakat tetapi dalam masyarakat yang demokratis memiliki peran pokok sebagai fasilitator. Pemerintah tidak hanya bertugas memberikan pelayanan umum saja tetapi lebih ditekankan pada upaya mendorong kemampuan masyarakat untuk memutuskan dan bertindak didasarkan pada pertimbangan lingkungan, kebutuhan dan tantangan ke depan. Fasilitator tidak sekedar dituntut untuk menguasai teknik tertentu untuk memfasilitasi tetapi juga harus mampu membangun kemampuan pelaku lainnya mengenai program secara keseluruhan.

PERAN DAN FUNGSI FASILITATOR

ASTD (1998) mengemukakan empat fungsi utama pendamping atau fasilitator kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu ; (a) nara sumber, (b) pelatih, (c) mediator, dan (d) penggerak.  Fasilitator sebagai nara sumber (resource person) karena keahliannya berperan sebagai sumber informasi sekaligus mengelola, menganalisis dan mendesiminasikan dalam berbagai cara atau pendekatan yang dianggap efektif.  Fasilitator sebagai pelatih (trainer) melakukan tugas pembimbingan, konsultasi dan penyampaian materi untuk peningkatan kapasitas dan perubahan perilaku pembelajar. Tugas fasilitator sebagai pelatih sangat menonjol dalam setiap kegiatan training, lokakarya, seminar dan diskusi. Penguasaan terhadap pola perubahan perilaku baik pengetahuan keterampilan dan sikap menjadi penting untuk menentukan proses (metodologi) dan hasil dari suatu pembelajaran. Peran mediator dilakukan ketika terjadi ketegangan dan konflik antar kelompok yang berlawanan. Peran mediasi akan dilakukan oleh fasilitator untuk menjembatani perbedaan dan mengoptimalisasikan berbagai sumber daya yang mendukung terciptanya perdamaian. Fasilitator sebagai penggerak lebih berperan sebagai pihak yang memberikan dorongan atau motivasi kerja kepada kelompok untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Secara khusus fungsi tersebut tergambar dalam aspek kegiatan sebagai berikut :

(a)  Menggali potensi dan kebutuhan

Upaya pemberdayaan dilakukan melaui proses analisis awal terhadap situasi dan kondisi masyarakat melalui observasi mendalam. Informasi yang dikumpulkan mencerminkan kondisi nyata tentang jenis kebutuhan dan bentuk dukungan yang diperlukan. Fasilitator akan banyak melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam menyusum rencana, menetapkan instrumen dan langkah-langkah pengumpulan data. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat secara mandiri mengenal potensi dan kebutuhan nyata yang dihadapinya. Dalam proses ini, sebaiknya fasilitataor melibatkan peran aktif tokoh masyarakat, pimpinan agama, organisasi kepemudaan, unit usaha dan lembaga terkait lainnya. Menggali potensi baik sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat dilakukan melalui observasi langsung atau berdialog dengan masyarakat setempat serta pemanfaatan data sekunder seperti demografi desa, statistik, status kesehatan dan rencana tata ruang.

(b)  Memecahkan Masalah

Fasilitasi dilakukan untuk memberikan kemudahan belajar kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas berfikir ilmiah dan kemampuan mengantisipasi perubahan. Fasilitator bukan sebagai penentu keputusan atas persoalan yang dipilih, tetapi lebih pada upaya membantu secara sistematis proses belajar masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhan dan memecahkan masalah yang dihadapinya . Masyarakat diposisikan sebagai subjek sekaligus objek dari proses penyelesaian masalah. Fasilitator berperan memberikan kesempatan yang luas agar masyarakat secara mandiri menentukan keputusan. Hindari dominasi fasilitator dalam mengambil solusi, melainkan sebagai penyeimbang dan pengarah saja, agar solusi yang diambul efektif. Apabila dalam implementasi program terjadi berbagai masalah, sebaiknya fasilitator selalu melibatkan masyarakat melalui musyawarah serta koordinasi dengan pihak terkait. Posisikan diri sebagai pihak yang mempermudah masyarakat menemukan sendiri jawabanya.

(c)  Memposisikan Peran dan Tindakan

Bagaimana memposisikan masyarakat agar mampu mengambil peran dan tindakan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya ? Pertanyaan ini sangat mendasar, ketika suatu komunitas tidak mampu melindungi dirinya akibat kelemahannya. Dalam situasi ini, fasilitator akan lebih dominan memimpin dan berada di garis depan. Masyarakat membutuhkan  instruksi, arahan, aturan dan bimbingan secara langsung. Namun demikian, fasilitator tetap memberikan peran yang cukup kepada masyarakat untuk menentukan keputusan penting dan pola tindak yang diperlukan. Pada saat masyarakat mulai menunjukan peningkatan kapasitas dan mampu mengelolanya, maka fasilitator akan mengambil posisi sebagai mitra atau pendamping untuk mempermudah kerja masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan terhadap akses informasi, melatih peran, pembagian tugas yang jelas dalam setiap kegiatan, menempatkan orang sesuai dengan keahlian. Posisi ini akan berubah sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat yang didampinginya.

(d)  Mengajak masyarakat untuk berfikir

Fasilitasi merupakan proses belajar masyarakat untuk menentukan pilihan dan tindakan terukur terhadap perubahan yang dihadapinya. Landasan filosofis fasilitasi adalah perubahan paradigma dan proses berfikir logis (logical framework) dan terstruktur sebagai bentuk respon terhadap lingkungan. Oleh karena itu, fasilitasi dilakukan untuk membantu individu, kelompok atau organisasi agar menggunakan daya nalar dalam mencapai tujuan. Fasilitasi merupakan suatu proses membangun masyarakat kritis dan rasional atau dengan menggunakan tesis Paulo Freire bahwa pemberdayaan adalah strategi pembebasan dari keterbelengguan. Masyarakat memahami berbagai fenomena hidup dengan mengajak masyarkat untuk “berfikir”: menggunakan daya nalar dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan menyusun perencanaan ke depan. Mengajak masyarakat berfikir tentang potensi, kebutuhan dan masalah yang dihadapinya merupakan agenda penting dalam kegiatan fasilitasi. Ajaklah masyarakat untuk melakukan pemetaan konsep, situasi dan kondisi secara kritis menggunakan informasi dan sumber lain kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kegiatan nyata.

(e)  Memberikan kepercayaan

Kepercayaan merupakan salah satu kunci keberhasilan fasilitasi dan menjadi indikator penting dalam proses pemberdayaan. Sebuah tatanan masyarakat madani (civil society) dibangun diatas pilar transparansi, dimana masyarakat dengan mudah mengakses dan memutuskan berbagai kebijakan menyangkut nasib hidupnya. Tranparansi pelaku pembangunan dan distribusi kewenangan antar pemerintah, legislatif, dan grassroot harus jelas dan terbuka.

Keterlibatan masyarakat dengan institusi yang ada dalam perencanaan, melaksanakan sekaligus mengontrol berbagai keputusan yang telah dibuat mencerminkan bentuk komunikasi dan interaksi stakeholders yang dibangun atas dasar kepercayaan. Membangun kepercayaan kepada masyarakat tidak sebatas sosialisasi strategi program saja, tetapi harus melibatkan peran aktif masyarakat sebagai pelaku utama. Fasilitasi dilakukan untuk menempatkan masyarakat sebagai pelaku sekaligus objek pembangunan. Fasilitator hendaknya memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengambil peran dan melaksanakan program sesuai dengan kemampuannya. Pada dasarnya bantuan merupakan stimulan untuk merangsang pertumbuhan dan rasa percaya diri bahwa masyarakat mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi.

(f)   Kemandirian dan Pengambilan Keputusan

Salah satu indikator keberhasilan dari kegiatan fasilitasi yaitu menumbuhkan kemandirian (otonomi) dalam membimbing dan mengarahkan pada upaya pencapaian tujuan. Kemandirian menjadi salah satu paradigma pembangunan yang mengilhami upaya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah Proses ini perlu didukung oleh institusi lokal dan masyarakat sipil yang kuat, sehingga tidak berakibat pada penyalahgunaan wewenang pemerintahan lokal tetapi lebih meningkatkan keterlibatan institusi masyarakat dalam menentukan kebijakan di daerahnya. Artinya masyarakat diberikan ruang cukup untuk menentukan pilihan atas sejumlah alternatif dan menetapkan visi dirinya ke depan. Keputusan sepenuhnya di tangan masyarakat sendiri sebagai perencana, pelaksana, pengawas dan evaluator. Kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan harus terus dikembangkan. Fasilitasi harus mampu mengurangi bentuk intervensi yang tidak perlu yang dapat menghambat kemandirian masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar tahu dan ikut menentukan jenis kebijakan yang dianggap tepat tentang dirinya sendiri.

(g)  Membangun Jaringan Kerja

Fasilitasi yang dilakukan oleh pendamping baik dikalangan pemerintah, LSM atau institusi lain harus menyentuh aspek penguatan jaringan dari tingkat institusi nasional hingga masyarakat. Penguatan jaringan sangat penting dalam membangun kebersamaan, keberlanjutan dan kesiapan masyarakat mengantisipasi perubahan. Jaringan yang dibangun harus mengacu pada optimalisasi program, dimana keterlibatan organisasi masyarakat, LSM, pemerintah, dan institusi lain berjalan secara sinergis. Berikan peran yang luas kepada masyarakat untuk dapat menjalin hubungan kemitraan dengan pihak terkait. Tugas pengembangan jaringan bukan saja menjadi tanggung jawab fasilitator melainkan masyarakat sendiri. Jaringan yang dibangun oleh masyarakat sendiri akan lebih optimal dan memiliki nilai strategis dalam proses pemberdayaan.

Read more

Proses Pemberdayaan Masyarakat

Metoda adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan; Jadi, secara mendalam sebenarnya kata Metodologi mengandung nilai-nilai kehidupan yang sangat mendasar. Metodologi dalam perspektif pengembangan masyarakat adalah proses membangkitkan kesadaran masyarakat secara bersama-sama, mewujudkan kesejahteraan dan peradaban yang tinggi.

Melalui metodologi kita bersama masyarakat berusaha memperoleh gambaran yang lengkap mengenai realitas sosial multidimensional dalam kaitan struktural dan historis.

Paham Metodologi yang kita anut adalah proses yang terfokus pada pemberdayaan dan pembebasan masyarakat dari belenggu ketidakberdayaan.

Oleh sebab itu mendorong masyarakat memahami realitas kehidupan menjadi titik tekan program kerja yang telah dirancang.

Lihat, Dengar, Pikir, Tulis Refleksi

Apa yang kita lihat, dengar, pikir, tulis refleksi kehidupan sehari-hari di lapangan akan digodok untuk merancang aksi ke 2. Misi yang diemban pada aksi ke 3 akan ditentukan oleh Lihat, Dengar, Pikir, Tulis Refleksi pada aksi ke dua. Demikian seterusnya. Sehingga melalui proses tersebut kita semakin menguasai gambaran realitas sosial di komunitas. Fase atau sistematika implementasi program dalam konteks metodologi sangatlah ditentukan oleh intensitas hubungan fasilitator di tengah-tengah masyarakat. Secara kelembagaan hanya mengukur kinerja fasilitator dalam interaksinya di komunitas. Inilah pijakan konseptual untuk pelaksanaan/sistematika program.

Dorongan semangat pengulangan terjun ke lapangan dengan disiplin yang ketat akan membantu kita semakin menyadari betapa pentingnya memahami hal-hal yang menarik dan yang menjadi kebutuhan komunitas. Betapa pentingnya jiwa yang rendah hati dalam membangun dialog yang segar . Demi untuk menampung aspirasi – aspirasi yang diutarakan oleh masyarakat. Implementasi program haruslah mengarah kepada pengenalan realitas komunitas secara utuh, sekaligus pengenalan akan diri sendiri.

Atas dasar Metoda pelaksanaan program seperti ini, kita harapkan :

A. Semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses memahami realitasnya.

B. Semakin objektif argumentatif menggambarkan realitas sosial.

C. Semakin kuat integrasi antara fasilitator dan masyarakat

Point C di atas, memang harus terus menerus dilaksanakan. Point C di atas adalah persoalan internal yang tidak punya kaitan langsung dengan kontrak kerja. Sedangkan apa yang tertera pada point A dan B harus menjadi perhatian yang tekun dari fasilitator sebagai tahapan dari pelaksana program. Hal itu karena semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses Dengar, Lihat, Pikir dan Tulis Refleksi. Dan, semakin objektif argumentatif realitas sosial yang disimpulkan.

Membangun Interaksi dan Komunitas

Ada seorang anak yang sangat suka makan nasi goreng. Pada suatu hari dia berangkat ke pinggir sungai untuk memancing. Di mata kailnya bukan nasi goreng yang dibuatnya menjadi umpan ikan. Melainkan cacing. Karena kita tahu bahwa ikan yang dipancingnya suka makan cacing, bukan nasi goreng.

Oleh sebab itu dalam interaksi dengan komunitas, kita harus membunuh seluruh cita rasa dan status sosial kita. Sambil memeras otak dan hati nurani agar mampu memahami cita rasa serta seluruh aspek kehidupan komunitas. Cita rasa dan aspek kehidupan mereka yang sangat jauh dari realitas kehidupan kita sehari hari.

Dalam proses menghilangkan cita rasa status sosial agar mampu memahami cita rasa kehidupan komunitas, — kita harus sadar bahwa metoda utamanya adalah : “Ngobrol Panjang yang Segar” —. Inilah keterampilan pokok dan mutlak harus dimiliki oleh fasilitator. Karena “Ngobrol panjang dan segar” adalah sarana untuk masuk ke proses memahami alam pikir dan alam kehidupan masyarakat semaksimal mungkin. Bukan ngobrol yang tanpa arah.

Dengan tidak sungguh-sungguh merendahkan hati ketika berinteraksi, maka sering sekali kita jadi jenuh panik sesak nafas dan salah arah dalam menjalankan program. Kita membuat komunitas hanya mendengar instruksi-instruksi dan keinginan kita yang angkuh ini.

Sering juga kita kehabisan kata-kata dalam berinteraksi. Padahal, ngobrol panjang adalah salah satu usaha memberanikan komunitas mengekspresikan dirinya. Dan, terlibat menentukan arah dan tahapan dari program yang dirancang.

Fasilitator dan komunitasnya selalu melakukan komunikasi. Tempat kita untuk saling mempertukarkan pengalaman, saling mengutarakan perasaan serta alat melayani warga mengekspresikan sikap, keinginan dan impiannya.

Mengelola ngobrol dengan metoda partisipatif menempatkan diri sejajar dengan komunitas. Memang dibutuhkan sikap sabar penuh kedewasan.dan selalu belajar.

Lihat, Dengar, Pikir, Tulis Refleksi lama kelamaan akan dikerjakan secara partisipatif bersama sama dengan komunitas. Jangan berhenti dan tidak bergairah menjalankan program. Cambuk diri kerjakan tugas penuh semangat — pasti fasilitator semakin bijaksana —-.

Pantat parang yang tebal itu kalau diasah dengan seksama lama kelamaan bisa juga tajam mampu menyembeleh leher sapi yang tebal..

Pemerintahan Indonesia hanya sarat dengan kolusi korupsi nepotisme dan jauh dari etos kerja produktif. Fasiltator hadir untuk masuk ke proses menggapai kehidupan masyarakat sejahtera yang berperadaban. Betapa beruntungnya kita ini. Itu makanya kita laksanakan proses ini semaksimal mungkin,

Read more

Sejarah Singkat Banyuwangi

Monumen

Merujuk data sejarah yang ada, seanjang sejarah Blambangan, kiranya tanggal 18 desember 1771 merupakan peristiwa sejarah yang paling tua yang patut diankat sebagai hari jadi Banyuwangi. Sebelum peristiwa puncak perang Puputan Bayu tersebut sebenarnya ada peristiwa lain yang mendahuluinya, yang juga heroik patriotik, yaitu peristiwa penyerangan para pejuang Blambangan dibawah pimpinan Pangeran Puger (putra Wong Agung Wilis ) kebenteng VOC di Banyualit pada tahun 1768

Namun peristiwa itu tidak tercatat secara lengkap pertanggalannya, dan selain itu terkesan bahwa dalam penyerangan tersebut kita kalah total, sedang pihak musuh hampir tidak menderita kerugian apapun. Pada peristiwa itu Pangeran Puger gugur, sedang Wong Agung Wilis setelah Lateng dihancurkan, terluka ,tertangkap dan dibuang ke pulau Banda. Berdasarkan data sejarah nama Banyuwangi tidak dapat terlepas dengan kerajaan Blambangan. Sejak jaman Pangeran Tawang Alun (1655 – 1691- 1736) dan Pangeran Danuningrat (1736 – 1763), bahkan juga sampai ketika Blambangan berada di bawah perlindungan Bali (1763 – 1767) VOC belum pernah tertarik untuk memasuki dan mengelola Blambangan.

Pada tahun 1743 Jawa bagian timur (termasuk Blambangan) diserahkan oleh paku Buwono II kepada VOC, VOC merasa Blambanngan memang sudah menjadi miliknya, namun untuk sementara masih dibiarkan sebagai barang simpanan, yang baru akan dikelola sewaktu waktu kapan saja kalau sudah diperlukan. Bahkan ketika Danuningrat meminta bantuan VOC untuk melepaskan diri dari Bali, VOC masih belum tertarik untuk melihat ke Blambangan, yang pada waktu itu juga disebut Tirtaganda, Tirta Arum atau Toyaarum

maka VOC langsung bergerak untuk segera merebut Banyuwangi dan mengamankan seluruh Blambangan. Secara umum dalam peperangan yang terjadi pada tahun 1767 – 1772 itu, VOC memang berusaha untuk merebut seluruh Blambangan. Namun secara khusus sebenarnya VOC terdorong untuk segera merebut Banyuwangi, yang pada waktu itu sudah mulai berkembang menjadi pusat perdagangan di Blambangan, yang telah dikuasai Inggris.

Dengan demikian jelas, bahwa lahirnya sebuah tempat yang kemudian menjadi terkenal dengan nama Banyuwangi, telah menjadi kasus beli terjadinya peperangan dahsyat, perang Puputan Bayu. Kalau sekiranya Inggris tidak bercokol di Banyuwangi pada tahun 1766, mungkin VOC tidak akan buru buru melakukan ekspansinya ke Blambangan pada tahun 1767, dan karena itu mungkin perang Puputan Bayu tidak akan terjadi (puncaknya) pada tanggal 18 Desember 1771. Dengan demikian pasti terdapat hubungan yang erat perang “Puputan Bayu “ dengan lahirnya sebuah tempat yang bernama Banyuwangi. Dengan perkataan lain,perang Puputan Bayu merupakan bagian dari proses lahirnya Banyuwangi. Karena itu, penetapan tanggal 18 Desember 1771 sebagai hari jadi Banyuwangi sesungguhnya sangat rasional*.

SEJARAH SINGKAT KERAJAAN BLAMBANGAN

Kerajaan Blambangan adalah kerajaan yang berpusat di kawasan Blambangan, sebelah selatan Banyuwangi. Raja yang terakhir menduduki singgasana adalah Prabu Minakjinggo. Kerajaan ini telah ada pada akhir era Majapahit. Blambangan dianggap sebagai kerajaan bercorak Hindu terakhir di Jawa.

Sebelum menjadi kerajaan berdaulat, Blambangan termasuk wilayah Kerajaan Bali. Usaha penaklukan kerajaan Mataram Islam terhadap Blambangan tidak berhasil. Inilah yang menyebabkan mengapa kawasan Blambangan (dan Banyuwangi pada umumnya) tidak pernah masuk pada budaya Jawa Tengahan, sehingga kawasan tersebut hingga kini memiliki ragam bahasa yang cukup berbeda dengan bahasa Jawa baku. Pengaruh Bali juga tampak pada berbagai bentuk kesenian tari yang berasal dari wilayah Blambangan.

SEJARAH SINGKAT BANYUWANGI

Merujuk data sejarah yang ada, sepanjang sejarah Blambangan kiranya tanggal 18 Desember 1771 merupakan peristiwa sejarah yang paling tua yang patut diangkat sebagai hari jadi Banyuwangi. Sebelum peristiwa puncak perang Puputan Bayu tersebut sebenarnya ada peristiwa lain yang mendahuluinya, yang juga heroik-patriotik, yaitu peristiwa penyerangan para pejuang Blambangan di bawah pimpinan Pangeran Puger ( putra Wong Agung Wilis ) ke benteng VOC di Banyualit pada tahun 1768.

Namun sayang peristiwa tersebut tidak tercatat secara lengkap pertanggalannya, dan selain itu terkesan bahwa dalam penyerangan tersebut kita kalah total, sedang pihak musuh hampir tidak menderita kerugian apapun. Pada peristiwa ini Pangeran Puger gugur, sedang Wong Agung Wilis, setelah Lateng dihancurkan, terluka, tertangkap dan kemudian dibuang ke Pulau Banda ( Lekkerkerker, 1923 ).

Berdasarkan data sejarah nama Banyuwangi tidak dapat terlepas dengan keajayaan Blambangan. Sejak jaman Pangeran Tawang Alun (1655-1691) dan Pangeran Danuningrat (1736-1763), bahkan juga sampai ketika Blambangan berada di bawah perlindungan Bali (1763-1767), VOC belum pernah tertarik untuk memasuki dan mengelola Blambangan ( Ibid.1923 :1045 ).

Pada tahun 1743 Jawa Bagian Timur ( termasuk Blambangan ) diserahkan oleh Pakubuwono II kepada VOC, VOC merasa Blambangan memang sudah menjadi miliknya. Namun untuk sementara masih dibiarkan sebagai barang simpanan, yang baru akan dikelola sewaktu-waktu, kalau sudah diperlukan. Bahkan ketika Danuningrat memina bantuan VOC untuk melepaskan diri dari Bali, VOC masih belum tertarik untuk melihat ke Blambangan (Ibid 1923:1046)

Namun barulah setelah Inggris menjalin hubungan dagang dengan Blambangan dan mendirikan kantor dagangnya (komplek Inggrisan sekarang) pada tahun 1766 di bandar kecil Banyuwangi ( yang pada waktu itu juga disebut Tirtaganda, Tirtaarum atau Toyaarum), maka VOC langsung bergerak untuk segera merebut Banyuwangi dan mengamankan seluruh Blambangan. Secara umum dalam peprangan yang terjadi pada tahun 1767-1772 ( 5 tahun ) itu, VOC memang berusaha untuk merebut seluruh Blambangan. Namun secara khusus sebenarnya VOC terdorong untuk segera merebut Banyuwangi, yang pada waktu itu sudah mulai berkembang menjadi pusat perdagangan di Blambangan, yang telah dikuasai Inggris.

Dengan demikian jelas, bahwa lahirnya sebuah tempat yag kemudian menjadi terkenal dengan nama Banyuwangi, telah menjadi kasus-beli terjadinya peperangan dahsyat, perang Puputan Bayu. Kalau sekiranya Inggris tidak bercokol di Banyuwangi pada tahun 1766, mungkin VOC tidak akan buru-buru melakukan ekspansinya ke Blambangan pada tahun 1767. Dan karena itu mungkin perang Puputan Bayu tidak akan terjadi ( puncaknya ) pada tanggal 18 Desember 1771. Dengan demikian pasti terdapat hubungan yang erat perang Puputan Bayu dengan lahirnya sebuah tempat yang bernama Banyuwangi. Dengan perkataan lain, perang Puputan Bayu merupakan bagian dari proses lahirnya Banyuwangi. Karena itu, penetapan tanggal 18 Desember 1771 sebagai hari jadi Banyuwangi sesungguhnya sangat rasional.

Sumber : Museum Daerah "BLAMBANGAN" Banyuwangi

Read more